Kegiatan Pelatihan PSW UGM dalam rangka Short Course IPDN ‘Pelatihan Metodologi Penelitian Berperspektif Gender’ tanggal 10 – 12 Mei 2012 di UC UGM More »

Pelatihan PSW UGM dalam rangka Short Course IPDN ‘Pelatihan Metodologi Penelitian Berperspektif Gender’ pada tanggal 10 – 12 Mei 2012 di University Club UGM Yogyakarta More »

 

TOT “PENINGKATAN KOMPETENSI MENGAJAR BAGI DOSEN DAN GURU YANG RESPONSIF GENDER” GELOMBANG KE 2

 

TRAINING OF TRAINER
GELOMBANG KE 2

 PENINGKATAN KOMPETENSI MENGAJAR BAGI DOSEN DAN GURU
YANG RESPONSIF GENDER (Akta IV dan PEKERTI-AA Plus)

Pendahuluan

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan adil gender telah dituangkan dalam berbagai macam regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Pada Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa “Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya”. Berdasarkan pasal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi stakeholders pendidikan untuk mengabaikan integrasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan.

Namun demikian pada kenyataannya, kesenjangan gender bidang pendidikan masih terjadi. Beberapa kesenjangan gender yang ada antara lain: (i) materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender; (ii) proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; dan (iii) lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; (iv) Pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan ke arah adil gender atau  memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan,  berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pendidikan yang responsive gender termasuk di dalamnya adalah guru responsive gender di berbagai tingkat pendidikan. Menanggapi kebutuhan akan guru dan dosen yang adil/responsif gender dan kebutuhan akan pelatih bagi guru dan dosen yang responsif gender tersebut, maka Pusat Studi Wanita (PSW) UGM berniat melaksanakan Training Of Trainer (TOT) untuk mencetak guru dan dosen serta pelatih guru dan dosen tersebut. Adapum kompetensi dari pelatihan ini adalah bahwa setelah lulus dari pelatihan ini Peserta TOT akan mempunyai kemampuan untuk menjadi guru maupun menjadi pelatih yang responsif gender di berbagai tingkat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini terbuka bagi peserta umum, Dosen, Guru, Pemerhati dan peminat Pendidikan, mahasiswa S-2 dan mahasiswa S-3.

WAKTU & TEMPAT


(Kamis-Jumat, 22 – 23 Oktober 2015; Pukul 08.00 – 17.00)
Tempat : Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Jl. Trengguli E 11, Bulaksumur Yogyakarta.

Materi

1. Urgensi Peningkatan Kompetensi Mengajar bagi Dosen & Guru Berbasis Inovasi Pembelajaran yang Responsif Gender
2. Landasan Kependidikan Responsif Gender
3. Dasar-Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Pendidikan Sebagai Sistem
5. Integrasi Ragam Paradigma dalam Proses Pendidikan
6. Ragam Teori Pendidikan/Pembelajaran
7. Desain Pendidikan/Pembelajaran
8. Strategi Pendidikan/Pembelajaran
9. Strategi & Metode Pendidikan/ Pembelajaran
10. Perkembangan Peserta Didik
11. Belajar & Pembelajaran
12. Media Pembelajaran
13. Telaah & Pengembangan Kurikulum
14. Tridarma Pendidikan yang responsif Gender
14. Rencana Proses Pembelajaran  (RPS/RPM/RPH)
15. Penyusunan Bahan Ajar
17. Micro Teaching

BIAYA
Kategori                                    Biaya
Umum                      :   Rp 1.500.000,-
Mahasiswa S2/S3    :    Rp 750.000,-

* Pendaftaran paling lambat 2 september 2015. Pembayaran dapat dilakukan melalui Sekretariat atau transfer ke:
Bank MANDIRI Kcp.UGM
No. Rek.137-00-1401109-8  
PSW-lain2

Fasilitas: Materi pelatihan, sertifikat, snack dan makan siang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Pusat Studi Wanita UGM, Jl. Trengguli Blok E 11, Bulaksumur Yogyakarta
Telp./Fax    : (0274) 583546  Email : psw_ugm@yahoo.co.id

TOT “PENINGKATAN KOMPETENSI MENGAJAR BAGI DOSEN DAN GURU YANG RESPONSIF GENDER”

TRAINING OF TRAINER

PENINGKATAN KOMPETENSI MENGAJAR BAGI DOSEN DAN GURU
YANG RESPONSIF GENDER (Akta IV dan PEKERTI-AA Plus)

Pendahuluan

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan adil gender telah dituangkan dalam berbagai macam regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Pada Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa “Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya”. Berdasarkan pasal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi stakeholders pendidikan untuk mengabaikan integrasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan.

Namun demikian pada kenyataannya, kesenjangan gender bidang pendidikan masih terjadi. Beberapa kesenjangan gender yang ada antara lain: (i) materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender; (ii) proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; dan (iii) lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; (iv) Pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan ke arah adil gender atau  memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan,  berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pendidikan yang responsive gender termasuk di dalamnya adalah guru responsive gender di berbagai tingkat pendidikan. Menanggapi kebutuhan akan guru dan dosen yang adil/responsif gender dan kebutuhan akan pelatih bagi guru dan dosen yang responsif gender tersebut, maka Pusat Studi Wanita (PSW) UGM berniat melaksanakan Training Of Trainer (TOT) untuk mencetak guru dan dosen serta pelatih guru dan dosen tersebut. Adapum kompetensi dari pelatihan ini adalah bahwa setelah lulus dari pelatihan ini Peserta TOT akan mempunyai kemampuan untuk menjadi guru maupun menjadi pelatih yang responsif gender di berbagai tingkat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini terbuka bagi peserta umum, Dosen, Guru, Pemerhati dan peminat Pendidikan, mahasiswa S-2 dan mahasiswa S-3.

WAKTU & TEMPAT
(Kamis-Jumat, 3-4 September 2015; Pukul 08.00 – 17.00)
Tempat : Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Jl. Trengguli E 11, Bulaksumur Yogyakarta.

Materi

1. Urgensi Peningkatan Kompetensi Mengajar bagi Dosen & Guru Berbasis Inovasi Pembelajaran yang Responsif Gender
2. Landasan Kependidikan Responsif Gender
3. Dasar-Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Pendidikan Sebagai Sistem
5. Integrasi Ragam Paradigma dalam Proses Pendidikan
6. Ragam Teori Pendidikan/Pembelajaran
7. Desain Pendidikan/Pembelajaran
8. Strategi Pendidikan/Pembelajaran
9. Strategi & Metode Pendidikan/ Pembelajaran
10. Perkembangan Peserta Didik
11. Belajar & Pembelajaran
12. Media Pembelajaran
13. Telaah & Pengembangan Kurikulum
14. Tridarma Pendidikan yang responsif Gender
14. Rencana Proses Pembelajaran  (RPS/RPM/RPH)
15. Penyusunan Bahan Ajar
17. Micro Teaching

BIAYA
Kategori                                    Biaya
Umum                      :   Rp 1.500.000,-
Mahasiswa S2/S3    :    Rp 750.000,-

* Pendaftaran paling lambat 2 september 2015. Pembayaran dapat dilakukan melalui Sekretariat atau transfer ke:
Bank MANDIRI Kcp.UGM
No. Rek.137-00-1401109-8  
PSW-lain2

Fasilitas: Materi pelatihan, sertifikat, snack dan makan siang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Pusat Studi Wanita UGM, Jl. Trengguli Blok E 11, Bulaksumur Yogyakarta
Telp./Fax    : (0274) 583546  Email : psw_ugm@yahoo.co.id

Strategi Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Pusat Studi Wanita  Universitas Gadjah Mada bertekad menjadi pusat studi yang unggul dan kompeten dalam pengembangan multidisiplin  ilmu pengetahuan yang berspektif gender. dan mempunyai misi antara lain malaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemeberdayaan gender dan perempuan dan menjalin kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri.

Sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat,  pada tanggal 16 – 18 April 2015 PSW UGM  terlibat langsung pada  acara pelatihan  “GURU BERPERSPEKTIF GENDER” di kota Sorong,

Beberapa kegiatan juga dilakukan oleh PSW UGM untuk memberi edukasi kepada masyarakat luas, pada khususnya masyarakat Sorong tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), bekerjasama dengan CWM TV mengadakan talkshow  tentang ” STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA” yang terbagi dalam 3 segment

SEGMENT 1 :  PSW UGM dgn CWM TV segment 1

SEGMENT 2 : PSW UGM dgn CWM TV segment 2

SEGMENT 3 : PSW UGM dgn CWM TV segment 3

Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014

Menyusun Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014

BAB I
A. Pendahuluan
Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27ayat 2, tertuang bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak membedakan agama, golongan, ras, jenis kelamin, maupun golongan minoritas seperti masyarakat difabel, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung keberdayaan dari peran seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, termasuk masyarakat tertinggal. Tingkat keberhasilan ini sangat tergantung dari peranserta laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada kenyataannya perempuan belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam hal akses, pelaksanaan, kontrol dan manfaat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini.
Penyebabnya karena selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dan serius mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan sehingga turut memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang biasa dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap), dan selanjutnya menimbulkan permasalahan gender.
Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender sangat penting keberadaannya karena :
Tahap pertama berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat lebih berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal yang setara dan berkeadilan Tahap berikutnya untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat
B. Intervensi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender
Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender sangat penting keberadaannya karena akan dijadikan dasar/pedoman dalam setiap Program/Proyek/ Kegiatan dan Kebijakan KePUan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya.
tahap pertama membangun pondasi masyarakat lebih berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat
tahab berikutnya membangun transformasi menuju masyarakat mandiri melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,untuk mengakses berbagai peluang dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat.

BAB II
MANUAL PERSIAPAN/PERENCANAAN PROGRAM & KEGIATAN
RESPONSIF GENDERBIDANG PU

Pada proses perencanaan dapat diidentifikasi tentang apakah ada perbedaan dalam hal antara lain akses, partisipasi, penguasaan dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Adapun tujuannya antaralain mempersiapkan dan Mengidentifikasi permasalahan masyarakat sebagai dasar dilakukanna pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan, kemauan, dan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Sasaran
Sasaran dari proses persiapan/perencanaan pemberdayaan ini adalah:
1. Pelaksanan pemberdayaan dan.fasilitator
2. Birokrasi local: kepala desa, perangkat desa, RT/RW dan Dukuh
3. Organisasi Masyarakat setempat: PKK, Organisasi pemuda, organisasi agama dll
4. Masyarakat secara umum

PROFIL ANAK KABUPATEN TEMANGGUNG

Nasib generasi mendatang, ditentukan oleh bagaimana generasi sekarang memperlakukan anak-anak di usia emas. Tindakan salah urus atau salah asuh, bisa berakibat fatal karena dapat menyebabkan kehilangan generasi penerus yang berkualitas. Jumlah anak di Indonesia merupakan 1/3 dari jumlah seluruh penduduk. Untuk itu, anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak, yaitu hak untuk: (1) bermain; (2) berkreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama; (6) bebas berkumpul; (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi; (18) perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang; (19) perlindungan dari perampasan kebebasan; (20) perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi; (21) perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik; (22) perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) perlindungan dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat; (29) perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; (31) Perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial (disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). UU Nomor 23 Tahun 2002 ini hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum atas perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang merugikan hak-hak mereka untuk: (1) kelangsungan hidup; (2) tumbuh dan berkembang; dan (3) berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak bermasalah dengan hukum.

Hasil Penelitian PSW UGM 2013

Penyusunan IDG Provinsi Riau 2013

Dalam buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012, Provinsi Riau termasuk dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, tetapi Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah dan Indeks pemberdayaan Gender (IDG) rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan peningkatan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Karena itu, diperlukan penyusunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Riau untuk melihat berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menggambarkan kondisi terkini (riil) laki-laki dan perempuan di Provinsi Riau sehubungan dengan perannya di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan.

1.1 Kesimpulan
1. Angka Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2009 – 2010 terjadi penurunan hampir di semua wilayah kabupaten/kota. Angka Indeks Pemberdayaan Gender tiga peringkat tertinggi pada tahun 2011 adalah Kabupaten Indragiri Hulu (64,56), Kota Pekanbaru (62,73) dan Kabupaten Kuantan Singigi (55,16). Tiga peringkat terendah adalah Kabupaten Pelalawan (45,71), Kabupaten Rokan Hilir (57,18) dan Kabupaten Bengkalis (47,36).
2. Satu hal yang memprihatinkan dari capaian Pemberdayaan Gender di Provinsi Riau adalah adanya penurunan angka indeks yang terjadi pada 8 kabupaten. Rata-rata penurunan dari tahun 2009 – 2011 tiga peringkat tertinggi adalah di Kabupaten Indragiri Hilir (-6,95), Kabupaten Kuantan Singingi (-6,95) dan di Kabupaten Pelalawan (4,25). Kenaikan angka indeks hanya terjadi di 2 kabupaten dan 2 kota. Rata-rata kenaikan dari tahun 2009 – 2011 tiga peringkat tertinggi adalah Kabupaten Indragiri Hulu (5,54), Kota Pekanbaru (2,61) dan Kabupaten Bengkalis (2, 38).

Hasil-Hasil Penelitian PSW UGM tahun 2009

BEBERAPA HASIL PENELITIAN PSW UGM TAHUN 2009
1. MODEL PENANGANAN BENCANA YANG SENSITIF GENDER DI PEDESAAN (PSW UGM-DIKTI)
- Relasi gender membawa pengaruh dalam kehidupan keseharian antara laki-laki dan perempuan. Relasi gender tersebut akan memberikan efek yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan sebelum, ketika, dan setelah bencana terjadi sehingga dapat dipastikan bahwa laki-laki memiliki peluang lebih besar pada akses dan kunci-kunci penyelamatan karena peran laki-laki di wilayah publik, sedangkan perempuan lebih rentan menjadi korban bencana.
- Perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya, misalnya jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk di dalamnya melek huruf), kontrol sumber daya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan.
- Proses penanggulangan bencana harus memberi peluang yang seimbang antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dan mengambil keputusan. Masyarakat dalam komunitas desa rawan bencana, dalam penanggulangan bencana harus diberdayakan dalam konteks mereka mempunyai modal sosial, ekonomi dan fisik sebagai usaha ke arah kemandirian. Masyarakat desa berpeluang memiliki perilaku tanggap bencana yang menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gotong royong adalah modal bagaimana masyarakat terlibat dalam penanggulangan bencana.
2. PEMETAAN DAERAH RAWAN KETIDAKADILAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI (PSW UGM-BPPM PROVINSI DIY)

a. Di bidang pendidikan
(1) Di Kabupaten Bantul, angka melek huruf sudah cukup baik. Ini terbukti dengan persentase angka melek huruf sebesar 96,45% untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 83,37%. Meskipun melihat dari persentase tersebut, angka melek huruf perempuan masih jauh berada dibawah laki-laki. Untuk Angka Putus Sekolah, paling besar di tingkat SLTA yakni laki-laki 26,70% dan perempuan 36,25%, di tingkat SLTP yakni laki-laki 9,20% dan perempuan 8,61%. Sementara tingkat SD sebesar 0. Selama tahun 2007 tercatat 443 anak di Kabupaten Bantul putus sekolah dengan faktor utama adalah masalah ekonomi. Jumlah anak putus sekolah sebagian besar terjadi pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebanyak 144 orang.
(2) Di Kabupaten Gunungkidul, dari 18 kecamatan yang ada, rata-rata lama sekolah SD tertinggi dicapai oleh kecamatan Patuk, Purwosari, Girisubo. Untuk ketiga kecamatan tersebut, rata-ata lama sekolah terendah adalah 6,46 untuk siswa laki-laki sedangkan tertinggi adalah 6,18 untuk siswa perempuan. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah SLTP, rata-rata lama sekolah tertinggi untuk laki-laki berada di Kecamatan Tanjungsari dengan angka sebesar 3,04 sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi untuk perempuan berada di Kecamatan Semin dan Saptosari dengan angka sebesar 3,01. Bila dilihat secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan di seluruh kecamatan yang ada di Gunungkidul, rata-rata lama sekolah tertinggi dipegang oleh pihak perempuan. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah SLTA, tertinggi untuk laki-laki berada di Kecamatan Playen dengan angka sebesar 3,06 sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi untuk perempuan berada di kecamatan Gedangsari dengan angka sebesar 3,03. Rata-rata lama sekolah SLTA tertinggi juga berada di pihak perempuan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Gunungkidul baik di tingkat SD, SLTP maupun SLTA tertinggi berada pada siswa laki-laki yakni 90,15% untuk tingkat SD, 52,15% untuk tingkat SLTP, dan 10,10% untuk tingkat SLTA sedangkan pada siswa perempuan yakni sebesar 81,06% untuk tingkat SD, 48,54 untuk tingkat SLTP, dan 9,35 untuk tingkat SLTA.
(3) Di Kabupaten Kulon Progo, untuk pastisipasi siswa sekolah baik tingkat SD sampai tingkat SLTA lebih tinggi siswa laki-laki daripada perempuan. Dari 12 kecamatan yang ada di Kulon Progo hanya ada dua kecamatan dimana persentase siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kokap dan Kecamatan Kalibawang. Di Kecamatan Kokap, persentase siswa SD laki-laki adalah 47,42% sedangkan perempuan adalah 52,58%. Di Kecamatan Kalibawang, persentase siswa SLTP laki-laki adalah 49,13% sedangkan perempuan 50,87%.

b. Di Bidang Kesehatan
(1) Di Kabupaten Bantul terdapat 2 kasus Kematian Ibu Melahirkan, yakni berada di Kecamatan Imogiri. Penyebab kematian tersebut adalah karena terjadi pendarahan pada saat hamil dan kehamilan yang tidak dikehendaki, misalnya bagi ibu yang berpenyakit jantung. Bayi Lahir Mati terdapat 10 kasus (1,93%) dari 527 kelahiran. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Pundong. Persentase Balita Gizi Buruk juga terjadi di Kecamatan Sedayu dengan angka sebesar 1,87%. Penyebab hal tersebut adalah pola makan yang tidak tepat dan seimbang serta penyakit bawaan (TBC).
(2) Di Kabupaten Gunungkidul, untuk jumlah Kematian Ibu Maternal terdapat 2 kasus yakni di Kecamatan Wonosari. Persentase Bayi Lahir Mati terdapat 8 kasus yang terjadi di Kecamatan Nglipar. Kemudian untuk Balita Gizi Buruk terdapat 87 kasus dan terjadi di Kecamatan Wonosari. Penyebab kasus ini adalah karena kurangnya asupan gizi yang dibutuhkan oleh balita maupun karena penyakit bawaan serta rendahnya kesadaran orangtua akan pentingnya pola makan yang seimbang. Kasus gizi buruk yang ada di Gunungkidul tidak hanya diderita oleh warga yang kurang mampu, melainkan juga terjadi poda warga yang mampu. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari orangtua terhadap pola makan anak karena sibuk dengan pekerjaan sehingga anak hanya diberikan makanan fast food (makanan cepat saji) yang notabene tidak baik untuk perkembangan anak usia dini.
(3) Di Kabupaten Kulon Progo, jumlah Kematian Ibu Melahirkan terdapat 2 kasus, yakni terjadi di Kecamatan Girimulyo dan Kokap. Untuk persentase bayi lahir mati sebesar 2,41% dan terjadi di Kecamatan Girimulyo. Jumlah Kematian Bayi tertinggi terjadi di Kecamatan Wates, yakni sebesar 19 kasus, kemudian Jumlah Kematian Balita ada 12 kasus dan terjadi di Kecamatan Lendah. Sedangkan untuk Balita Gizi Buruk terjadi di Kecamatan Panjatan dengan persentase sebesar 13%.

c. Di Bidang Ekonomi
1. Di Kabupaten Bantul, persentase perempuan penganggur tertinggi adalah 7,5% dan terdapat di Kecamatan Sedayu. Sedangkan untuk perempuan bekerja tertinggi terdapat di Kecamatan Pajangan dengan persentase sebesar 67,26%. Untuk perempuan pengurus Rumah Tangga tertinggi berada di Kecamatan Sedayu dengan persentase sebesar 17,12%. Angkatan Kerja Perempuan yang berpendidikan Perguruan Tinggi terdapat di Kecamatan Kasihan dengan persentase 2,85% sedangkan perempuan yang bekerja di sektor pertanian tertinggi terdapat di Kecamatan Pandak, yakni 30,74%.
2. Di Kabupaten Gunungkidul, persentase penganggur laki-laki tertinggi berada di Kecamatan Panggang yakni sebesar 7,94% dan perempuan berada di Kecamatan Karangmojo, yakni 9,44%. Untuk persentase bekerja laki-laki tertinggi berada di Kecamatan Panggang sebesar 92,06% dan perempuan sebesar 90,56% berada di Kecamatan karangmojo. Persentase perempuan pengurus Rumah Tangga sebesar 57,74% dan berada di Kecamatan Ponjong. Perempuan yang bekerja di Sektor Pertanian tertinggi berada di Kecamatan Karangmojo dengan persentase sebesar 73,28%.
3. Di Kabupaten Kulon Progo, persentase penganggur laki-laki dan perempuan tertinggi berada di Kecamatan Kokap yakni sebesar 6,80% dan 6,21%. Kemudian untuk persentase penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan tertinggi berada di Kecamatan Kokap, yakni sebesar 93,20% dan 93,79%. Perempuan yang bekerja di sektor Pertanian di semua kecamatan yang ada di Kulon Progo terdapat lebih dari 50%.

3. PEMETAAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI DIY (PSW UGM-BPPM PROVINSI DIY)
- Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Forum dan LSM sejak tahun 2004–2008 menunjukkan adanya peningkatan kerja sama antarlembaga yang cukup baik dengan adanya Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tingkat Provinsi DIY. Kasus kekerasan terbanyak yang ditangani FPK2PA adalah kekerasan fisik dengan jumlah 1405 kasus (36%). Urutan kedua adalah kekerasan psikis, sedangkan urutan ketiga adalah penelantaran.
- Berdasarkan data P2TPA ”Rekso Dyah Utami” Provinsi DIY diperoleh informasi sebagai berikut:
(a) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tertinggi atau terbanyak dalam jumlah klien/korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, disusul kemudian Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
(b) Kasus kekerasan yang dialami klien/korban yang berasal dari 61 kecamatan se-Provinsi DIY terbanyak adalah kekerasan terhadap Istri (KTI)/KDRT. Kekerasan lainnya adalah kekerasan terhadap Anak (KTA), KTD, perkosaan, kekerasan dalam pacaran, dan pelecehan.
(c) Berdasarkan jenis kelamin, persentase klien perempuan mencapai 87% dan laki-laki 13%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan korban terbanyak tindak kekerasan. Berdasarkan kelompok umur, korban kekerasan terbanyak pada kelompok umur 31 – 40 tahun (25%), disusul Kelompok Umur 41 tahun ke atas sebanyak 21%, Kelompok umur 0 – 18 tahun (kategori anak dan remaja) mencapai 25%.
(d) Pelaku kekerasan terbanyak adalah suami mencapai 50%. Urutan kedua adalah kelompok lain-lain (tidak jelas identitasnya). Pelaku orang tua sebanyak 11%, sedangkan lainya oleh saudara, pacar, tetangga, ibu dan isteri.
- Pola penanganan korban kekerasan terdapat perbedaan satu dan yang lain bergantung kepada kasusnya. Korban atau klien selalu didampingi konselor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu juga dilaksanakan kerja sama rujukan dengan lembaga lain. Masalah pembiayaan bagi korban tidak mampu bekerja sama dengan Bapel Jamkessos DIY.
- Peran lembaga yang peduli dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi Sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, penerbitan media cetak, sosialisasi lewat radio, konseling dan pendampingan korban (dari berbagai aspek), membentuk jejaring dengan lembaga lain, merujuk korban ke lembaga lain.
- Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah membentuk forum komunikasi, sosialisasi, menerima laporan kasus, pendampingan terhadap korban, melaksanakan rujukan kepada lembaga lainnya, pemberdayaan masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan meliputi sosialisasi, pemberdayaan keluarga dari berbagai aspek, pendampingan korban kekerasan dan merujuk ke lembaga pelayanan. Beberapa kecamatan memiliki unit pelayanan tingkat kecamatan dan pendampingan yang berupa rehabilitasi sosial ekonomi.

4. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TRAFFICKING DI KABUPATEN KAPUAS HULU (PSW UGM-BAPPEDA KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT)
- Berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan dan anak korban trafficking di Kabupaten Kapuas Hulu adalah pekerja di tempat hiburan, buruh perkebunan atau pabrik, pekerja migran, buruh perkebunan kelapa sawit, buruh perkebunan kayu lapis, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat eksploitatif, dan pelacuran (pekerja seks komersial) terselubung.
- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan dan anak ialah dibukanya Pos Lintas Batas (PLB) Entikong di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, adanya jalan setapak ke Malaysia di wilayah perbatasan, kemiskinan di wilayah Kalimantan Barat, ketimpangan ekonomi struktural antar-Daerah atau Negara, ketimpangan pendidikan dan kesehatan. Adanya pekerja migran Indonesia di Malaysia juga menjadi faktor pemicu terjadinya trafficking.
- Di Kabupaten Kapuas Hulu juga telah dilaksanakan upaya pencegahan trafficking perempuan dan anak baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa:
(a) Sosialisasi kepada masyarakat (Penduduk) di tingkat kecamatan atau kawasan tertinggal untuk mencegah keluarga perempuan mereka dibiarkan putus sekolah dan terdorong untuk bekerja di kota besar atau luar negeri;
(b) Dengan dibentuknya bagian pemberdayaan perempuan pada pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dan adanya rencana strategis pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dapat berjalan dengan baik;
(c) Dengan adanya Pos Lintas Batas Badau pihak imigrasi dapat melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas warga yang akan ke Serawak, demikian pula sebaliknya. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana, SDM di Kecamatan Badau khususnya di Kota Nanga Badau;
(d) Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah melaksanakan sosialisasi masalah ketenagakerjaan, tetapi untuk pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan manusia, masih terkendala tenaga pengawas karena untuk melaksanakan tugas ini pegawai harus mengikuti pelatihan selama sembilan bulan untuk mendapatkan sertifikasi. Hal ini sudah dilaporkan ke Pusat, tetapi belum memperoleh perhatian;
(e) Untuk mengurangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki rencana strategis untuk Pengetasan Kemiskinan secara terpadu.Wilayah Kabupaten Badau merupakan wilayah utama pengembangan ekonomi di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu;
(f) Masalah pendidikan telah menjadi prioritas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, baik pendidikan formal dan informal. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat tentang wajib belajar untuk anak usia sekolah. (SD-SMP), peningkatan sarana,dan mutu atau kualitas Sumber Daya Manusia;
(g) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan SDM. Khususnya di wilayah Badau, juga diupayakan pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV / AIDS dengan cara melakukan survei dan penyuluhan setiap tiga bulan sekali bekerja sama dengan mobile VCT dari Pontianak, selain itu juga membentuk komisi Penanggulangan AIDS di tingkat kabupaten.
- Di Kabupaten Kapuas Hulu juga telah dilakukan upaya perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Apabila ada kasus akan segera ditangani oleh yang berwajib.
- Sampai saat ini di Kapuas Hulu belum ada lembaga yang menangani korban tindak perdagangan setelah dikembalikan ke Indonesia. Lembaga yang menangani baru terdapat di tingkat Provinsi, yang berada di Pontianak misalnya:
(a) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kalimantan Barat;
(b) PWA Aisyiah Kalimantan Barat melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dan Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum dan Advokasi (LHOHA). Aisyiah Kalimantan Barat telah melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai advokasi terhadap korban trafficking, yang dilakukan oleh Lembaga kepada instansi luar negeri, khususnya negara-negara tujuan TKW. Aisyiah Kalimantan Barat juga membina korban trafficking yang semula menjadi PRT, PSK, dan buruh di Malaysia serta Arab Saudi untuk dapat hidup mandiri.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk menangani korban trafficking perempuan dan anak.
- Di Kecamatan Badau telah ada sebuah Paguyuban “Podo Rukun” yaitu Shelter atau tempat penampungan sementara bagi korban trafficking sebelum mendapat tindakan lebih lanjut. Menurut penuturan ketua paguyuban, korban-korban trafficking yang melarikan diri dari Malaysia menuju Badau, mereka kemudian di tampung, untuk korban perempuan, mereka langsung diberi ongkos, kemudian dipulangkan ke daerah asalnya, untuk korban laki-laki, mereka diberi dua pilihan yaitu tinggal di Badau dan dicarikan pekerjaan atau diberi ongkos untuk pulang ke daerahnya. Dari beberapa korban, ada yang tetap tinggal di Badau; bahkan sampai menikah dengan masyarakat setempat dan ada pula yang memilih untuk pulang ke daerahnya.

5. PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN GENDER MELALUI DESA WISATA BUDAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (PSW UGM-KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI)
- Ketidakadilan gender masih terjadi di desa wisata karena adanya stereotipe, marginalisasi dan beban ganda pada perempuan. Dalam pengembangan usaha, di desa wisata Timbulharjo dan Kebon Agung, peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Perempuan lebih dominan perannya dalam kegiatan wisata yang berkaitan dengan urusan dapur, yaitu menyajikan konsumsi atau kuliner, dan kerajinan yang dapat ditangani perempuan dalam rumah tangga. Dalam relasi perempuan dan laki-laki, masih terdapat bias gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pengembangan desa wisata.
- Mengingat masih terdapatnya ketidakadilan gender di desa wisata, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan desa wisata. Model Pemberdayaan Gender melalui desa wisata dapat berupa :
(a) pengembangan masyarakat desa wisata dengan pendekatan Partisipatif;
(b) peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat melalui sosialisasi, diskusi, dan pendidikan keadilan gender dalam keluarga;
(c) pengembangan sumber daya manusia perempuan dan laki-laki melalui pendidikan formal dan nonformal; perempuan harus meningkatkan kualitas diri dengan cara : penguatan diri dan pengembangan wawasan perempuan.

6. PEMETAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI JAWA TENGAH (PSW UGM-KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI)
….

 

7. BINA KELUARGA TKI (PSW UGM-KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI)
- Ada faktor pendorong dari aspek ekonomi dan sosial, tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri; Pengambilan keputusan seseorang untuk menjadi TKI di luar negeri dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan jumlah anak, keterampilan, dan pekerjaan, serta rata-rata penghasilan sebelum bekerja ke luar negeri; Faktor informasi dari seseorang yang pernah bekerja di luar negeri tentang keberhasilan, penghasilan besar, dan iming-iming penghasilan tinggi selama di luar negeri menjadi faktor pendorong utama untuk bekerja ke luar negeri; Faktor umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerja migran dalam keluarga, dan orang yang mempengaruhi pengambilan keputusan bekerja ke luar negeri juga melatarbelakangi alasan seseorang memilih bekerja ke luar negeri;
- Usaha-usaha yang dilakukan calon pekerja migran untuk dapat bekerja di luar negeri adalah mendapatkan sumber informasi bekerja ke luar negeri baik positif maupun negatif, informasi negara tujuan bekerja, dan menandatangani dan memahami surat perjanjian kerja sebelum berangkat;
- Pihak yang dimintai tolong oleh pekerja migran untuk menyelesaikan kesulitan selama bekerja di luar negeri adalah PJTKI, teman, kedutaan besar Indonesia,di negara yang bersangkutan, saudara, dan aparat keamanan setempat. Namun demikian, masih ada pekerja yang mengalami kesulitan dalam menghubungi pihak-pihak terkait karena sulit menghubungi yang berwenang karena tidak bisa keluar rumah;
- Segi ekonomi, keberadaan remitan sangat penting karena mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Kedatangan remitan sangat ditunggu oleh keluarga TKI. Semakin tinggi penghasilan TKI selama di luar negeri pada umumnya semakin tinggi pula jumlah uang yang dikirim untuk keluarga; Pendapatan yang diterima TKI pada umumnya berhubungan dengan latar belakang pendidikan TKI. Semakin tinggi pendidikan seorang TKI biasanya semakin tinggi pula penghasilan yang diterima; Korelasi antara komunikasi dengan pengiriman uang TKI ke keluarga menunjukkan semakin komunikasi terjalin dengan baik antara TKI dengan keluarganya di tanah air frekuensi pengiriman uang TKI semakin baik; Alokasi pemanfaatan remitan digunakan untuk tiga hal, yaitu (a) untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah, (b) konsumtif (pembelian pakaian, memperbaiki rumah, pembelian motor, pembelian mobil, perhiasan, bersenang-senang, rokok), dan (c) produktif (membeli tanah, membuka usaha, membeli ternak);
- Di daerah kantong-kantong TKI masih adanya anggapan bahwa semakin kaya seseorang maka ia akan semakin disegani dan tidak dipandang remeh dalam masyarakat sehingga uang kiriman banyak dimanfaatkan yang mengarah pada kepemilikan materi seperti perbaikan/pembangunan rumah, perabot rumah tangga, motor, dan sebagainya; Kepemilikan ternak menjadi salah satu simbol status sosial dalam masyarakat. Seseorang dapat dianggap berhasil jika mempunyai ternak lebih dari satu sehingga mendorong para TKI dan keluarganya untuk memanfaatkan uang kiriman untuk membeli ternak; Pemanfaatan uang kiriman juga digunakan untuk membeli sawah/ tanah. Kepemilikan tanah/ sawah dapat juga dipandang sebagai investasi masa depan sehingga banyak TKI menyisihkan hasil pendapatannya untuk keperluan tersebut. Hal ini dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan TKI; Para TKI yang bekerja di luar negeri tidak akan menghabiskan masa hidupnya untuk bekerja selamanya di luar negeri. Mereka juga ingin kembali ke daerah asal dan menghabiskan waktu mereka dengan keluarga. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah masih minimnya kesempatan kerja di daerah asal. Oleh karena itu, para TKI mempunyai keinginan untuk membuka usaha sendiri;
- Uang kiriman dimanfaatkan dengan skala prioritas berikut ini: Tahap keberangkatan I: uang kiriman TKI digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembayaran hutang biaya keberangkatan, dan memperbaiki/membangun rumah; Tahap keberangkatan II: uang kiriman TKI digunakan untuk melanjutkan perbaikan/pembangunan rumah, pembelian perabot rumah tangga, dan pembelian motor; Tahap keberangkatan III: uang kiriman TKI digunakan untuk pembelian tanah, pembelian ternak, membangun usaha seperti toko, warung, bengkel, dan lain-lain
- Permasalahan sosial yang dihadapi keluarga migran adalah lemahnya posisi pekerja migran di dalam sistem ketenagakerjaan baik yang berkait hubungannya dengan lembaga yang mengurus pekerja migran di dalam negeri maupun hubungannya dengan pengguna tenaga migran (majikan) di luar negeri;
- Hubungan suami istri dalam keluarga migran berdampak pada hubungan kekerabatan dan pola pengasuhan anak; Kendala komunikasi antara pekerja migran dengan keluarganya tidak bisa dilakukan secara langsung dan dilakukan terbatas pada kendala jarak, waktu, dan biaya. Permasalahan komunikasi antara pekerja migran khususnya mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan keluarganya dipengaruhi oleh majikan tempat mereka bekerja; Frekuensi komunikasi yang dilakukan pekerja migran terhadap keluarganya biasa dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan. Beberapa hal yang sering dibicarakan dalam berkomunikasi dengan keluarga adalah kondisi kesehatan semua anggota keluarga termasuk kondisi kesehatan pekerja migran di perantauan, kondisi pekerjaan yang dijalani, kondisi rumah dan anak, pemberitahuan tentang pengiriman uang, dan kondisi keuangan keluarga;
- Dorongan peningkatan ekonomi menjadi daya dukung utama ketika salah satu anggota keluarga bekerja ke luar negeri tetapi hal-hal yang terkait hubungan suami istri, hubungan dengan anak dan hubungan dengan anggota keluarga yang lain kurang dipertimbangkan. Minimnya pembicaraan tentang kesepakatan-kesepakatan pengelolaan hal tersebut sehingga apabila pekerja migran telah mengirimkan uang kepada keluarga di rumah dianggap tidak ada masalah;
- Permasalahan rumah tangga keluarga TKI terkait dengan pemenuhan kebutuhan seksual / biologis antara suami dengan istri dapat berakibat terjadinya melakukan onani, selingkuh, ”jajan” ,mencari hiburan, menikah dengan orang lain, bahkan perceraian; Penelantaran anak terjadi pada keluarga TKI; Semakin sering komunikasi dilakukan antara pekeja migran dengan keluarganya semakin terjaga keharmonisan keluarga; Orang tua dalam hal ini baik bapak maupun ibu keluarga pekerja migran pada umumnya menyadari kepergiannya akan berpengaruh terhadap perkembangan anak; Pola asuh anak keluarga pekerja migran cenderung diasuh oleh orang tua (suami/istri), orang tua atau mertua dan keluarga lain; Adanya hubungan harmonis antara suami atau istri sebagai pekerja migran dengan keluarga secara signifikan cenderung mempengaruhi prestasi anak di sekolah; Kurangnya perhatian orang tua, anak keluarga migran melakukan tindakan-tindakan negatif, misalnya judi, merokok, dan mabuk-mabukan.

Selamat Datang Pak Prapto, Kepala PSW UGM 2013 – 2015

Pada tanggal 2 Januari 2013, Rektor UGM telah melantik Drs. Soeprapto, S.U. sebagai Kepala PSW UGM periode 2013 -2015 menggantikan Dra. Sri Djoharwinarlien, S.U.

Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada (PSW UGM) yang berdiri sejak tahun 1991 telah didesain untuk merespon berbagai persoalan gender dan mendorong sumber daya intelektual dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung secara ilmiah bagi terciptanya solusi persoalan gender agar penyusunan kebijakan dan strategi program-program pembangunan menjadi lebih sensitif gender.

Dengan masuknya Pak Prapto sebagai Kepala PSW UGM yang baru diharapkan adanya perubahan pola pikir bahwa berbicara gender tidak hanya terkait dengan perempuan saja, tetapi juga harus dikaitkan dengan laki-laki sehingga semakin jelaslah upaya PSW UGM dalam menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama di masyarakat dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan ekonomi yang simbang (Kesetaraan dan keadilan Gender).

Selamat datang Pak Prapto…semoga PSW UGM menjadi pionir dalam mewujudkan KKG di masa sekarang dan di masa mendatang…

 

Keluarga Besar Pusat Studi Wanita UGM mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1433 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin

 

Hasil Penelitian PSW UGM 2011 – 2012

Telaah Model Harmonisasi Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jatidiri Bangsa menuju Kesetaraan Berkeadilan Gender

Peneliti: Dr. Siti Hariti Sastriyani, Drs. Soeprapto S.U., Niken Herminningsih, S.Pd.M.Hum., Sisparyadi, S.Sos, Dra. Heri Susilowati, Reza Maulana S.S.

Kerjasama antara Pusat Studi Wanita UGM dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Jati diri bangsa, merupakan istilah yang menggambarkan sebuah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat dan menjadi kesepakatan bersama, yang berisikan konsep, prinsip, dan nilai dasar yang bisa diangkat menjadi sebuah dasar negara sebagai landasan statis, serta dapat pula diangkat sebagai landasan dinamis bangsa dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Dari perjalanan sejarah bangsa ini dapat diketahui bahwasanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam banyak hal memiliki peranan yang cukup penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Pemahaman akan pemaknaan secara jernih akan nilai-nilai budaya serta penguatan kearifan lokal yang terkandung dalam suatu wilayah akan secara langsung berpengaruh pada pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Apabila dihadapkan pada salah satu tantangan yang berkembang saat ini yaitu tuntutan kebudayaan global untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan serta terbentuk menjadi sebuah jatidiri bangsa, maka perlu sebuah telaah model dan pemetaan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang mampu mendukung kebudayaan nasional yang responsif gender sebagai upaya mewujudkan jatidiri bangsa yang berkeadilan gender.
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan studi yang berusaha untuk menelaah dan memetakan kebudayaan dan kearifan lokal di Kota Yogyakarta. Studi dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang tinggal di Yogyakarta dengan cara Focus Group Discussions (FGD). Pengayaan informasi juga dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan beberapa ahli budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa di dalam setiap kebudayaan dan kearifan lokal mempunyai nilai yang mendukung kesetaraan gender maupun yang mendukung ketidakadilan gender.