Monthly Archives: April 2015

Strategi Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Pusat Studi Wanita  Universitas Gadjah Mada bertekad menjadi pusat studi yang unggul dan kompeten dalam pengembangan multidisiplin  ilmu pengetahuan yang berspektif gender. dan mempunyai misi antara lain malaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemeberdayaan gender dan perempuan dan menjalin kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri.

Sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat,  pada tanggal 16 – 18 April 2015 PSW UGM  terlibat langsung pada  acara pelatihan  “GURU BERPERSPEKTIF GENDER” di kota Sorong,

Beberapa kegiatan juga dilakukan oleh PSW UGM untuk memberi edukasi kepada masyarakat luas, pada khususnya masyarakat Sorong tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), bekerjasama dengan CWM TV mengadakan talkshow  tentang ” STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA” yang terbagi dalam 3 segment

SEGMENT 1 :  PSW UGM dgn CWM TV segment 1

SEGMENT 2 : PSW UGM dgn CWM TV segment 2

SEGMENT 3 : PSW UGM dgn CWM TV segment 3

Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014

Menyusun Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014

BAB I
A. Pendahuluan
Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27ayat 2, tertuang bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak membedakan agama, golongan, ras, jenis kelamin, maupun golongan minoritas seperti masyarakat difabel, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung keberdayaan dari peran seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, termasuk masyarakat tertinggal. Tingkat keberhasilan ini sangat tergantung dari peranserta laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada kenyataannya perempuan belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam hal akses, pelaksanaan, kontrol dan manfaat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini.
Penyebabnya karena selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dan serius mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan sehingga turut memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang biasa dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap), dan selanjutnya menimbulkan permasalahan gender.
Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender sangat penting keberadaannya karena :
Tahap pertama berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat lebih berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal yang setara dan berkeadilan Tahap berikutnya untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat
B. Intervensi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender
Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender sangat penting keberadaannya karena akan dijadikan dasar/pedoman dalam setiap Program/Proyek/ Kegiatan dan Kebijakan KePUan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya.
tahap pertama membangun pondasi masyarakat lebih berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat
tahab berikutnya membangun transformasi menuju masyarakat mandiri melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,untuk mengakses berbagai peluang dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat.

BAB II
MANUAL PERSIAPAN/PERENCANAAN PROGRAM & KEGIATAN
RESPONSIF GENDERBIDANG PU

Pada proses perencanaan dapat diidentifikasi tentang apakah ada perbedaan dalam hal antara lain akses, partisipasi, penguasaan dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Adapun tujuannya antaralain mempersiapkan dan Mengidentifikasi permasalahan masyarakat sebagai dasar dilakukanna pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan, kemauan, dan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Sasaran
Sasaran dari proses persiapan/perencanaan pemberdayaan ini adalah:
1. Pelaksanan pemberdayaan dan.fasilitator
2. Birokrasi local: kepala desa, perangkat desa, RT/RW dan Dukuh
3. Organisasi Masyarakat setempat: PKK, Organisasi pemuda, organisasi agama dll
4. Masyarakat secara umum

PROFIL ANAK KABUPATEN TEMANGGUNG

Nasib generasi mendatang, ditentukan oleh bagaimana generasi sekarang memperlakukan anak-anak di usia emas. Tindakan salah urus atau salah asuh, bisa berakibat fatal karena dapat menyebabkan kehilangan generasi penerus yang berkualitas. Jumlah anak di Indonesia merupakan 1/3 dari jumlah seluruh penduduk. Untuk itu, anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak, yaitu hak untuk: (1) bermain; (2) berkreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama; (6) bebas berkumpul; (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi; (18) perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang; (19) perlindungan dari perampasan kebebasan; (20) perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi; (21) perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik; (22) perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) perlindungan dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat; (29) perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; (31) Perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial (disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). UU Nomor 23 Tahun 2002 ini hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum atas perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang merugikan hak-hak mereka untuk: (1) kelangsungan hidup; (2) tumbuh dan berkembang; dan (3) berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak bermasalah dengan hukum.