Category Archives: Artikel

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA PERCONTOHAN PERLIDUNGN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI DESA KEMADANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGEMBANGAN DESA PERCONTOHAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pusat Studi Wanita UGM, didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015 dan 2016 telah melakukan penelitian di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk mengidentifikasi paraktik-praktik terbaik  perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, kendala yang dihadapi, dan potensi pengembangannya.  Dari hasil kajian tersebut  diperoleh informasi bahwa upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat, mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media infomasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban.  Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan  keluarga, anak, dan masyarakat; kurang koordinasikan dengan pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten.

Sosialisasi Pengembangan Desa Percontohan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul

Sosialisasi Pengembangan Desa Percontohan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Kelompok PATBM di dalam pelaksanaan kegiatannya perlu mendapat pendampingan untuk memperkuat kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan dan mendukung pelaksanaan kegiatannya sehingga bisa menjadi lembaga masyarakat yang mandiri dalam mewujudkan perlindungan anak di tingkat desa. Pusat Studi Wanita UGM menggagas sebuah startegi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan).  Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk  mencegah dan memecahkan permasalahan perlindungan anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Sambutan Kepala Desa Kemadang

Sambutan Kepala Desa Kemadang

Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabipaten Gunungidul adalah salah satu desa yang telah mulai membentuk kelembagaan PATBM dan menjadi salah satu dari dua desa pilot project desa ramah anak yang bebas dari kekerasan di Kabupaten Gunungkidul.

Peserta Sosialisasi

Peserta Sosialisasi

Desa Kemadang terletak di Kecamatan Tanjungsari merupakan desa pengembangan wisata kawasan pantai selatan Gunungkidul. Sebagai pengembangan desa wisata, terdapat beberapa permasalahan yang muncul di desa setempat yang terkait dengan anak yaitu:
a. Anak-anak yang ditinggal oleh orang tua untuk bekerja sebagai nelayan maupun pedagang di pantai menyebabkan tidak adanya waktu/intensitas bagi anak dan orang tua menjalin komunikasi, ada anak yang ketemu orang tuanya hanya lewat telepon saja.
b. Putus sekolah karena bekerja di pantai
c. Ekonomi keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak
d. Anak broken home/kurang kasih sayang, merasa ditinggalkan
e. Mulai muncul miras dikonsumsi oleh anak, banyak anak-anak remaja mulai merokok
f. Kekerasan dari ortu di karenakan anak dianggap tidak menurut pada orang tua
g. Pemalakan (menjadi korban ataupun pelaku di wilayah pantai)
h. Pernikahan dibawah umur karena pergaulan bebas

Budaya kekerasan antar anak yang mulai muncul akibat permasalahan sosial tersebut. Jumlah Anak di desa Kemadang adalah 1703 orang yang terdiri dari 871 laki-laki dan 832 perempuan. Jumlah tersebut merupakan 22,93% dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 7.430 jiwa (Profil Desa Kemadang: 2016). Jumlah anak yang demikian besar adalah asset sumber daya manusia desa di masa depan yang harus mendapat perlindungan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kebijakan desa kemadang menjadikan perlindungan anak menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa karena menyadari bahwa keberadaan desa yang mulai berkembang karena pariwisata pantai yang ada di wilayah tersebut. Pengaruh dari luar semakin deras akibat majunya pariwisata setempat. Oleh karena itu disadari perlu melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan perlindungan anak yang secara mandiri dilakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Pemerintah desa tidak mau permasalahan anak akibat dampak pariwisata seperti di atas terus berkembang di wilayahnya.

Pelaksanaan Kegiatan
1. Sosialisasi dan diskusi
Sosialisasi, diskusi dan dialog warga dilakukan untuk membangun kesepahaman kegiatan pendampingan perlindungan anak di tingkat desa baik berupa tata kelola maupun kontens dari perlindungan anak tersebut.

Sambutan dari Kepala PSW

Sambutan dari Kepala PSW

Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak diharapkan Perangkat desa, Tokoh masyarakat, aktifist PATBM, perwakilan PKK, perwakilan anak dan masyarakat umum memahami tentang hak anak dan perundangan yang mengaturnya. Memberikan masukan Kepada Perangkat Desa dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak. Mendorong berperan aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak diharapkan muncul Kesepakatan mendampingi dan menerima kembali anak sebagai korban ataupun pelaku kekerasan di masyarakat.

Sambutan Bu Dra Rumiyati Hastuti Perwakilan dari Dinas P3AKBPMD Kab. Gunungkidul

Sambutan Bu Dra Rumiyati Hastuti Perwakilan dari Dinas P3AKBPMD Kab. Gunungkidul

Kegiatan PATBM ini merupakan kegiatan yang terpadu sehingga mengarah  pada kegiatan yang bersifat kontinum dan sistemik, mencakup pengenalan terhadap terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan  perlindungan anak yang ada,  mengembangkan rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlidungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan PATBM juga mencakup upaya untuk menolong korban kekerasan, memberi dukungan agar mereka segera mendapatkan pelayanan yang diperlukan  serta memberi dukungan untuk pemulihan (rehabilitasi) dan reintegrasi.

Sosialisasi tentang PATBM Oleh Staf PSW UGM Sisparyadi, S.Sos

Sosialisasi tentang PATBM Oleh Staf PSW UGM Sisparyadi, S.Sos

Peserta Sosialisasi

Peserta Sosialisasi

Peserta sosialisasi Dari aktivis dan Forum Anak

Peserta sosialisasi Dari aktivis dan Forum Anak

Pola kerja PATBM sangat partisipastif dengan  melibatkan semua unsur  dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terbebas dari  perlakukan  kekerasan di masyarakat.

Kunjungan Ke Sanggar Anak yang didirikan oleh Aktivis di Desa Kemadang

Kunjungan Ke Sanggar Anak yang didirikan oleh Aktivis di Desa Kemadang

Karena Program PATBM berorientasi kegiatan yang terpadu mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa – perangkat desa, posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, kelompok bapak-bapak, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan SKPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas),  P2TP2A, Babinsa, sekolah, KB dan lain-lain.


Upaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat komunitas desa/kelurahan atau dusun/RW/RT tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas tersebut dengan dukungan dari pemerintah setempat, tetapi juga melibatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat dan pemerintah yang lebih luas, dari tingkat daerah kota/kabupaten, provinsi,  hingga pusat.

 2. Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak
Pelatihan dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Pelatihan diberikan kepada aktifis PATBM dan kader di desa yang terdiri dari perwakilan PKK, anak, pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan dan perangkat desa.

3. Pendampingan Tatakelola Perlindunan Anak Berbasis Masyarakat

- Pendampingan kelompok penggerak:
peran kelompok penggerak perlindungan anak yaitu aktifis PATBM sangat penting. PATBM ini yang akan malakukan transfer pengetahuan terkait pencegahan kekerasan anak kepada masyarakat dan melakukan penanganan kasus ditingkal local bila terjadi kasus kekerasan anak. Aktifist PATBM didampingi untuk selalu bergerak melakukan sosialisasi pada tingkat masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat.
- Pendampingan Masyarakat:
Pendampingan masyarakat dilakukan untuk mendorong masyarakat lebih peduli dan responsive terhadap perlindungan anak. Mendorong kondisi perlindungan anak tidak lagi dianggap sebagai bagian wilayah prifat, tetapi bagian dari wilayah publik. Pendampingan masyarakat juga diarahkan kepada orang tua untuk bisa memahami dan melakukan pola asuh yang baik terhadap anak. Pendampingan masyarakat juga dilakukan untuk anak terutama mengajarkan anak bagai mana untuk menghindari kekerasan.
- Pendampingan Perangkat Desa dan BPD:
pendampingan dilakukan untuk mendorong perangkat desa dan BPD bisa mengintegrasikan pembangunan perlindungan anak ini menjadi bagian yang tidak terpisahan dari program pembangunan desa terutama dalam peningkatan SDM desa. Pendampingan juga diberikan bagaimana ada bagian dari dana desa yang bisa digunakan sebagai pendukung pelaksanaan perlindungan anak di desa tersebut. dan akan mendorong terciptanya Perdes tentang Anak di Desa Kemadang.

Rencana Keberlanjutan Program
Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 2 tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 untuk mempersiapkan kemandirian perlindungan anak di tingkat desa, baik dari SDM maupun sumber pembiayaannya.
Pada tahun 2019 di harapkan telah terjadi replikasi untuk wilayah desa lain di kecamatan Tanjung sari khususnya dan di Kabupaten Gunungkidul umumnya.

PENYUSUNAN ROAD MAP KEBIJAKAN “HeForShe” Indonesia

FOCUS GROUP DISCUSSION PENYUSUSAN ROADMAP KEBIJAKAN “HEFORSHE” INDONESIA

 

 

Sesuai dengan beberapa misi PSW UGM poin yaitu Mendorong inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender serta Meningkatkan jejaring kerjasama dengan steakholder baik dalam negeri dan luar negeri, maka pada tanggal 28 November 2016 PSW UGM bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mengadakan Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan Road Map  Kebijakan “HeForShe” Indonesia

 

FGD "HeForShe" Oleh PSW UGM Bekerjasama dengan Kementerian PP-PA RI

FGD "HeForShe" Oleh PSW UGM Bekerjasama dengan Kementerian PP-PA RI

HeforShe pertama kali diluncurkan pada bulan September 2014 oleh Presiden Majelis Umum, Sekretaris Jenderal PBB dan UN Women Global Goodwill Ambassador pada Sidang Majelis Umum PBB ke-69. Hingga saat ini terdapat 50 kepala negara/pemerintahan yang secara tertulis telah menyampaikan dukungan terhadap kampanye HeforShe. Gerakan HeForShe  tidak ditujukan untuk  ‘menyelamatkan’ wanita, justru gerakan ini diadakan untuk kesetaraan pria dan wanita; pria mendukung wanita dan wanita mendukung pria.

Indonesia menyatakan mendukung gerakan HeforShe melalui surat Presiden RI yang telah disampaikan kepada PBB tertanggal 2 Februari 2015 yang menyampaikan dukungannya terhadap gerakan ini. Presiden RI kemudian menindaklanjuti dukungan ini dengan menjadi salah satu IMPACT Champion Leader, dimana Champion World Leader tersebut merupakan bagian dari program IMPACT 10x10x10, untuk membangun kepemimpinan bersama terhadap kampanye HeforShe diantara 10 Kepala Negara/Pemerintah, 10 CEO, dan 10 Rektor Universitas.

Sebagai program nasional, gerakan HeforShe perlu mempunyai arah yang tepat dan berfokus. Oleh karena itu perlu diperjelas arah kebijakannya kedepan tentang kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan pendukungnya. Untuk lebih memperjelas arah kegiatan gerakan HeforShe, maka diperlukan road map. Secara harfiah, road map dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil gerakan HeforShe, road map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang  mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan HeforShe dalam rentang waktu tertentu. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 9 Tahun 2011). Road Map Gerakan HeforShe merupakan landasan pijakan pemerintah pusat maupun daerah dan stakeholder dalam menjalankan program kedepan secara nasional.


LANGKAH STRATEGIS
Isu yang dikembangkan dalam road map adalah peran dan dukungan laki-laki dan anak laki-laki dalam rangka membangun kesetaraan melalui identifikasi Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat yang berfokus pada 3 (tiga) sasaran utama yaitu:

a)    Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,.

b)    Penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI)

c)    Penghapusan segala bentuk kekerasan perempuan dan anak perempuan

Rentang waktu pencapaian road map adalah jangka pendek yaitu tahunan sampai dengan tahun 2019, jangka menengah dan jangka panjang sampai dengan tahun 2030.
Kategorisasi target perubahan meliputi tiga domain besar meliputi:

  1. Norma sebagai landasan pola berfikir (mindset) sensitive gender,
  2. Kecakapan bertindak dan berperilaku sensitif gender
  3. Membangun sensitifitas atau kepedulian laki-laki terhadap kesetaraan gender.

Untuk identifikasi potensi dan tantangan dalam pelaksanaannya akan digunakan analisis SWOT. Sedangkan informasi yang harus ada pada road map tersebut adalah: tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan berupa program dan kegiatan, target, capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, sumber anggaran.

DASAR HUKUM
Dasar hokum disusunnya road map gerakan HeforShe adalah:

  1. Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
  2. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999, tentang : Hak Asasi Manusia
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah
  6. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

TUJUAN
Tujuan Penyusunan Road Map pelaksanaan gerakan heforshe ini adalah:

  1. Memberikan arah pelaksanaan dan pengembangan program HeforShe untuk mendapatkan hasil maupun dampak seperti yang diharapkan sehingga dapat mempercepat strategi PUG secara nasional.
  2. Hasil Road Map ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan baik pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder yang concern terhadap PUG.
  3. Mendoronggerakan HeforShe lebih fokus dan terintegrasi untuk mendapat sambutan dari masyarakat secara massif dan luas

SASARAN
Sasaran dari disusunnya Road Map gerakan HeforShe ini adalah:
1.    Pemerintah pusat yang terdiri dari kementeriandan lembaga
2.    Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
3.    Pemerintah tingkat Desa
4.    Stakeholder terkait dan masyarakat umum

Dalam Forum ini PSW UGM mengundang beberapa Instansi Pemerintah di Povinsi DIY , Instansi pemerintah di kabupaten dan kota di DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta akademisi

Kegiatan di malai dengan sambutan dari Kepala PSW UGM Dr. Tri Winarni Soenarto Putri, SU

Kepala PSW Membuka acara FGD Penyusunan Road Map kebijakan "HeForShe"

Kepala PSW Membuka acara FGD Penyusunan Road Map kebijakan "HeForShe"

Dilanjutkan pemaparan dari narasumber yang berkompeten dalam bidang
Narasumber Muhammad Saeroni, S.Ag.,M.H dari RIFKA ANISA, dimana rifka anisa sebagai LSM yang berpengalaman dalam bidang pengembangan sumberdaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Rifka anisa  bercita-cita mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan sosial-gender (social gender justice) berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, anti kekerasan, kemandirian, integritas dan penghargaan terhadap kearifan lokal.


MENURUT NARASUMBER Prinsip Program Pelibatan Laki-laki

  • Pelibatan laki-laki adalah suatu pendekatan program yang ditujukan bagi laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan
  • Program/gerakan pelibatan laki-laki adalah bagian integral dari gerakan sosial laki-laki dan perempuan untuk mengahpuskan kekerasan terhadap perempuan serta untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
  • Tidak untuk menggantikan program dan pendekatan pemberdayaan perempuan dan gerakan perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan
  • Perlunya ada mekanisme akuntabilitas terhadap kelompok perempuan
  • Menyadari risiko peneguhan kembali peran tradisional laki-laki yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak untuk mencapai transformasi sosial ada beberapa tahapan  dimulai dari transormasi personal, transformasi keluarga, transformasi komunitas, transformasi institusi dan struktur dan transformasi sosial

Narasumber menegaskan bahwa:

  • Program transformasi laki-laki di komunitas lebih efektif dilakukan secara paralel dengan program permberdayaan perempuan atau di komunitas dimana kelompok perempuan telah mendapatkan program permberdayaan terlebih dahulu.
  • Pada awal program lebih baik hindari/tidak langsung bicara mengenai kekerasan terhadap perempuan untuk meminimalisir resistensi. Membicarakan tentang laki-laki, makulinitas dan keluarga lebih baik untuk memulai diskusi.
  • Menggunakan metode refleksi lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keberpihakan pada isu gender dan kekerasan terhadap perempuan.
  • Fasilitator laki-laki seharusnya menjadi role model bagi komunitasnya. Laki-laki akan lebih mudah berubah ketika mereka menyaksikan contoh atau memiliki kawan yang serupa.

 

Setelah pemaparan dari narasumber acara dilanjutkan dengan diskusi, diskusi di bagi menjadi tika kelompok sesuai dengan sasaran utama,
elompok pertama dengan topik utama Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan fasilitator Surani Hasanati, S.Si., M.Si

Kelompok pertama dengan topik utama diskusi Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan fasilitator Surani Hasanati, S.Si., M.Si

Kelompok pertama dengan topik utama diskusi Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan fasilitator Surani Hasanati, S.Si., M.Si

Kelompok ke dua dengan tema Penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) fasilitator Dr. Wiwik Puji Mulyani, M.Si

Kelompok kedua dengan sasaran utama diskusi   Penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) fasilitator Dr. Wiwik Puji Mulyani, M.Si

Kelompok kedua dengan sasaran utama diskusi Penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) fasilitator Dr. Wiwik Puji Mulyani, M.Si

sedangkan kelompok ketiga dengan sasaran utama Penghapusan segala bentuk kekerasan perempuan dan anak perempuan dengan fasilitator Drs. Soeprapto, SU

kelompok ke 3 dengan sasaran diskusi Penghapusan segala bentuk kekerasan perempuan dan anak perempuan

kelompok ke 3 dengan sasaran diskusi Penghapusan segala bentuk kekerasan perempuan dan anak perempuan