Category Archives: Hasil Penelitian

SEMINAR HASIL PENELITIAN “MODEL KETAHANAN PANGAN BERPERSPEKTIF GENDER”

PENELITIAN PUPT “Model Ketahanan Panangan Berperspektif Gender”

Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan KEMENRISTEKDIKTI RI telah melakukan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) tentang Model Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Gender, penelitian ini dilakukan peneliti PSW UGM mulai April-September 2016. . Dengan ketua peneliti : Drs. Purwanto, SU., M.Phil sedangkan anggota tim adalah Dr. Muhamad Supraja,M.Si; Drs. Soeprapto, SU; Ir. Harsoyo, M.Ext.Ed

Latar belakang penelitian tersebut antara lain: Sejak beberapa tahun yang lalu, program pangan se-dunia (World Food Programme WFP) telah melakukan kampanye besar-besaran guna mengantisipasi secara sistematis kerawanan pangan global (global food insecurity) sekaligus untuk mensiasati kerawanan pangan yang lebih akut yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Gerakan global dan nasional tersebut secara signifikan tidak akan tercapai apabila tidak dimulai dari gerakan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara agraris (sumber pangan) sudah selayaknya mulai memobilisasi semua komponen bangsa untuk mengatasi kerawanan pangan tersebut melalui sebuah kebijakan yang tepat dan adatif di tingkat masyarakat.

efektivitas peran perempuan dalam penguatan ketahanan pangan telah dibuktikan melalui “Penelitian tentang Model Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Gender” yang dilakukan tim peneliti PSW UGM mulai April-September 2016.

Penelitian itu mengambil sampel di Desa Kedungmalang, Kabupaten Jepara sebagai representasi daerah pantai; Desa Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagai representasi daerah kering pegunungan; Desa Plumbon, Kabupaten Kulon Progo sebagi representasi daerah sawah.”Di tiga desa tersebut terbukti keterlibatan perempuan cukup efektif membantu peningkatan ketahanan pangan,” katanya.Peneliti.

 

Peseerta Seminar dari berbagai SKPD, perangkat desa dan kelompok tani

Data yang diperoleh dilapangan  mengatakan

Di Desa Tepus, Gunung Kidul sebagai daerah kering, wilayah itu paling rentan tingkat ketahanan pangannya. Namun demikian, tingkat kerentanan itu mampu dikikis dengan kreativitas yang tinggi dalam melakukan diversifikasi pangan dengan melibatkan peran perempuan. “Daerah yang paling rentan tingkat ketahanan pangannya ternyata berdampak makin memiliki kreativitas yang tinggi dalam melakukan diversifikasi pangan yang tersedia,” kata dia.

 

Sementara di kawasan pesisir di Desa Kedungmalang, Kabupaten Jepara, istri atau ibu rumah tangga memiliki peran utama dalam penyediaan bahan makanan, sebab sebagian besar suami di daerah itu berprofesi sebagai nelayan sehingga banyak menghabiskan waktunya untuk melaut.

 

Tingginya pangsa pengeluaran untuk bahan makanan (>60%) yang terdapat di desa kering menunjukkan bahwa rata-rata ketahanan pangan rumah tangga di desa tersebut masih masuk dalam kategori rentan-rawan pangan. Sebaliknya, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di desa sawah dan pantai relatif rendah, dalam arti kurang dari 60%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketahanan pangan rumah tangga di desa tersebut masuk dalam kategori kurang-tahan pangan.

Tingkat Ketahanan Pangan

Berdasarkan Persentase Pengeluaran Pangan Terhadap Pengeluaran Total

No

Variabel

Pengeluaran Pangan terhadap Pengeluaran Total

Tingkat ketahanan pangan

1

Desa Kering

69%

Rentan-Rawan pangan

2

Desa Pantai

59%

Kurang-Tahan pangan

3

Desa Sawah

39%

Kurang-Tahan pangan

Sumber : Data primer (2016)

Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Kaum perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam ketahanan pangan rumah tangga. Peran tersebut sebenarnya tidak bisa terlepas dari peran ganda yang mereka miliki sejak awal, yakni peran domestik dan publik. Peran domestik (reproduktif) kaum perempuan dapat diartikan sebagai segala kegiatan kaum perempuan yang berkaitan dengan kegiatan mereka di dalam rumah, mulai dari pengadaan/ persiapan pangan, pengolahan dan penyiapan pangan, serta menjaga kualitas pangan. Adapun peran publik (produktif) kaum perempuan dalam ketahanan pangan rumah tangga dapat diartikan sebagai segala kegiatan kaum perempuan yang dapat menghasilkan produksi barang atau jasa, baik untuk dikonsumsi atau dijual, atau berupa usaha pemasaran maupun perdagangan yang dilakukan oleh perempuan untuk menambah pendapatan rumah tangga.

 

Peran Perempuan dalam Pendapatan Rumah Tangga

Di semua tipologi desa, perempuan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pendapatan rumah tangga. Besarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi terjadi karena beberapa sebab, antara lain pertama, adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Kedua, adanya kemauan perempuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi. Ketiga, makin luasnya kesempatan kerja di beberapa sektor yang adaptif serta bisa menyerap pekerja perempuan.

 

Peran Perempuan dalam Produksi Pangan

Dari segala aspek yang melingkupinya, peran kaum perermpuan di sektor produksi pangan tidak terbantahkan. Mulai dari sub sektor pertanian sawah, peternakan, perkebunan, perikanan darat, perikanan laut, perdagangan, maupun pemasaran, peran kaum perempuan cukup terlihat dan berpengaruh secara langsung atas ketahanan pangan rumah tangga.

 

Peran Perempuan dalam Persiapan dan Pengolahan Pangan

Sebagaimana terjadi pada aspek pengadaan atau penyiapan pangan, dominasi peran perempuan juga terjadi pada aspek persiapan, pengolahan dan distribusi pangan. Aktivitas rumah tangga seperti membersihkan bahan pangan, memasak bahan pangan, memilihkan makanan bagi setiap anggota keluarga, menghidangkan makanan, menyimpan makanan, serta membersihkan meja makan menjadi tanggung jawab seorang ibu rumah tangga juga.

 

Peran Perempuan dalam Kualitas Pangan

Peran perempuan dalam menjaga kualitas pangan rumah tangga juga cukup dominan. Kuantitas dan kualitas pangan yang disajikan oleh ibu merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan kerena akan berdampak pada kesehatan keluarga. Besar kecilnya anggaran dalam merencanakan, mengolah, mempersiapkan dan menghidangkan bahan pangan juga menjadi dasar bagi ibu rumah tangga dalam upaya memperbaiki kualitas pangan yang dikonsumsi oleh keluarganya.

 

Model Ketahanan Pangan yang Berperspektif Gender

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga desa sasaran yang memiliki tipologi yang berbeda, yakni desa sawah, kering, dan pantai, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam ketahanan pangan rumah tangga. Peran tersebut sebenarnya tidak bisa terlepas dari peran ganda yang mereka miliki sejak awal, yakni peran domestik dan publik. Kedua peran tersebut, baik peran domestik (reproduktif) maupun peran publik (produktif) secara otomatis akan berhubungan langsung dengan kondisi ketersediaan pangan lokal di desa masing-masing.

 

Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, kemerataan, dan keamanan pangan di daerah efektif mencegah kerawanan pangan, kata peneliti. “Indonesia sebagai negara agraris sudah selayaknya mulai memobilisasi semua komponen bangsa termasuk menekankan keterlibatan perempuan untuk mengatasi kerawanan pangan, Sehingga, hasil penelitian itu menunjukkan pentingnya rekayasa kelembagaan ketahanan pangan dari dimensi ketersediaan, keterjangkauan, kemerataan, dan keamanan pangan pada tingkat masyarakat (keluarga) dengan memberikan porsi peran perempuan. “Kami berharap ini dapat menjadi model bagi daerah lain untuk memberikan porsi partisipasi perempuan dalam pengelolaan pangan,” kata para peneliti

 

Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014

Menyusun Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014

BAB I
A. Pendahuluan
Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27ayat 2, tertuang bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak membedakan agama, golongan, ras, jenis kelamin, maupun golongan minoritas seperti masyarakat difabel, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung keberdayaan dari peran seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, termasuk masyarakat tertinggal. Tingkat keberhasilan ini sangat tergantung dari peranserta laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada kenyataannya perempuan belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam hal akses, pelaksanaan, kontrol dan manfaat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini.
Penyebabnya karena selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus dan serius mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan sehingga turut memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang biasa dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap), dan selanjutnya menimbulkan permasalahan gender.
Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender sangat penting keberadaannya karena :
Tahap pertama berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat lebih berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal yang setara dan berkeadilan Tahap berikutnya untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat
B. Intervensi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender
Manual Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender sangat penting keberadaannya karena akan dijadikan dasar/pedoman dalam setiap Program/Proyek/ Kegiatan dan Kebijakan KePUan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya.
tahap pertama membangun pondasi masyarakat lebih berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat
tahab berikutnya membangun transformasi menuju masyarakat mandiri melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,untuk mengakses berbagai peluang dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat.

BAB II
MANUAL PERSIAPAN/PERENCANAAN PROGRAM & KEGIATAN
RESPONSIF GENDERBIDANG PU

Pada proses perencanaan dapat diidentifikasi tentang apakah ada perbedaan dalam hal antara lain akses, partisipasi, penguasaan dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Adapun tujuannya antaralain mempersiapkan dan Mengidentifikasi permasalahan masyarakat sebagai dasar dilakukanna pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan, kemauan, dan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Sasaran
Sasaran dari proses persiapan/perencanaan pemberdayaan ini adalah:
1. Pelaksanan pemberdayaan dan.fasilitator
2. Birokrasi local: kepala desa, perangkat desa, RT/RW dan Dukuh
3. Organisasi Masyarakat setempat: PKK, Organisasi pemuda, organisasi agama dll
4. Masyarakat secara umum

PROFIL ANAK KABUPATEN TEMANGGUNG

Nasib generasi mendatang, ditentukan oleh bagaimana generasi sekarang memperlakukan anak-anak di usia emas. Tindakan salah urus atau salah asuh, bisa berakibat fatal karena dapat menyebabkan kehilangan generasi penerus yang berkualitas. Jumlah anak di Indonesia merupakan 1/3 dari jumlah seluruh penduduk. Untuk itu, anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak, yaitu hak untuk: (1) bermain; (2) berkreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama; (6) bebas berkumpul; (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi; (18) perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang; (19) perlindungan dari perampasan kebebasan; (20) perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi; (21) perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik; (22) perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) perlindungan dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat; (29) perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; (31) Perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial (disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). UU Nomor 23 Tahun 2002 ini hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum atas perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang merugikan hak-hak mereka untuk: (1) kelangsungan hidup; (2) tumbuh dan berkembang; dan (3) berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak bermasalah dengan hukum.

Hasil Penelitian PSW UGM 2013

Penyusunan IDG Provinsi Riau 2013

Dalam buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012, Provinsi Riau termasuk dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, tetapi Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah dan Indeks pemberdayaan Gender (IDG) rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan peningkatan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Karena itu, diperlukan penyusunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Riau untuk melihat berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menggambarkan kondisi terkini (riil) laki-laki dan perempuan di Provinsi Riau sehubungan dengan perannya di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan.

1.1 Kesimpulan
1. Angka Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2009 – 2010 terjadi penurunan hampir di semua wilayah kabupaten/kota. Angka Indeks Pemberdayaan Gender tiga peringkat tertinggi pada tahun 2011 adalah Kabupaten Indragiri Hulu (64,56), Kota Pekanbaru (62,73) dan Kabupaten Kuantan Singigi (55,16). Tiga peringkat terendah adalah Kabupaten Pelalawan (45,71), Kabupaten Rokan Hilir (57,18) dan Kabupaten Bengkalis (47,36).
2. Satu hal yang memprihatinkan dari capaian Pemberdayaan Gender di Provinsi Riau adalah adanya penurunan angka indeks yang terjadi pada 8 kabupaten. Rata-rata penurunan dari tahun 2009 – 2011 tiga peringkat tertinggi adalah di Kabupaten Indragiri Hilir (-6,95), Kabupaten Kuantan Singingi (-6,95) dan di Kabupaten Pelalawan (4,25). Kenaikan angka indeks hanya terjadi di 2 kabupaten dan 2 kota. Rata-rata kenaikan dari tahun 2009 – 2011 tiga peringkat tertinggi adalah Kabupaten Indragiri Hulu (5,54), Kota Pekanbaru (2,61) dan Kabupaten Bengkalis (2, 38).

Hasil Penelitian PSW UGM 2011 – 2012

Telaah Model Harmonisasi Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jatidiri Bangsa menuju Kesetaraan Berkeadilan Gender

Peneliti: Dr. Siti Hariti Sastriyani, Drs. Soeprapto S.U., Niken Herminningsih, S.Pd.M.Hum., Sisparyadi, S.Sos, Dra. Heri Susilowati, Reza Maulana S.S.

Kerjasama antara Pusat Studi Wanita UGM dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Jati diri bangsa, merupakan istilah yang menggambarkan sebuah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat dan menjadi kesepakatan bersama, yang berisikan konsep, prinsip, dan nilai dasar yang bisa diangkat menjadi sebuah dasar negara sebagai landasan statis, serta dapat pula diangkat sebagai landasan dinamis bangsa dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Dari perjalanan sejarah bangsa ini dapat diketahui bahwasanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam banyak hal memiliki peranan yang cukup penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Pemahaman akan pemaknaan secara jernih akan nilai-nilai budaya serta penguatan kearifan lokal yang terkandung dalam suatu wilayah akan secara langsung berpengaruh pada pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Apabila dihadapkan pada salah satu tantangan yang berkembang saat ini yaitu tuntutan kebudayaan global untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan serta terbentuk menjadi sebuah jatidiri bangsa, maka perlu sebuah telaah model dan pemetaan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang mampu mendukung kebudayaan nasional yang responsif gender sebagai upaya mewujudkan jatidiri bangsa yang berkeadilan gender.
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan studi yang berusaha untuk menelaah dan memetakan kebudayaan dan kearifan lokal di Kota Yogyakarta. Studi dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang tinggal di Yogyakarta dengan cara Focus Group Discussions (FGD). Pengayaan informasi juga dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan beberapa ahli budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa di dalam setiap kebudayaan dan kearifan lokal mempunyai nilai yang mendukung kesetaraan gender maupun yang mendukung ketidakadilan gender.